Judul PERAN INSTANSI PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI PEROMPAKAN BERSENJATA TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2017
Pengarang AHMAD PRAWIRA DHAHIYAT
SYAIFUL ANWAR
Halkis
Penerbitan Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2018
Subjek Keamanan Maritim -- Nelayan -- Peran -- Perompak Bersenjata
Catatan Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki segudang potensi maritim. Provinsi tersebut sangat mencerminkan pembangunan pemerintah saat ini yaitu Poros Maritim Dunia. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi stakeholder sektor maritim di laut, salah satunya adalah nelayan tradisional. Namun, nelayan mengalami kendala dan gangguan keamanan laut di perairan tersebut yaitu perompakan bersenjata. Permasalahan penegakan hukum menjadi kendala pemerintah pusat, tumpang tindih dasar peraturan hukum menjadi permasalahan utama penanganan keamanan maritim Indonesia. Melihat fakta tersebut, penelitian ini ingin melihat penanganan kasus dilihat dari peran maupun koordinasi instansi penegak hukum yang memiliki wewenang dan tupoksi penegakan hukum di laut yaitu TNI AL, Polri (Ditpolair), dan Bakamla. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan perompakan bersenjata di perairan provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan kualititatif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk kejahatan maritim di perairan Lampung adalah kejahatan lokal. Peran Instansi penegak hukum, baik TNI AL dan Polair telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui operasi patroli rutin dan bersama serta melalui pendidikan dan penyuluhan terhadap masyarakat pesisir sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan perompakan bersenjata sehingga mencapai Peranan Nyata (Anacted Role). Bakamla belum menjalankan tugas dan fungsi di tingkat daerah, berfokus pada wilayah-wilayah perbatasandan masih menghadapi kendala lainnya, sehingga mencapai Peranan Konflik (Role Conclict). Koordinasi telah dijalankan dengan baik oleh TNI AL, Polair, Bakamla masuk ke dalam level Group karena masing-masing instansi masih bergerak secara parsial
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini. Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
No Nama File Nama File Format Flash Format Aksi
1 69856234f11efb8a56881507c2b931cb.pdf 69856234f11efb8a56881507c2b931cb.pdf pdf Baca
2 d8907a1bac1ea153d9a91f351b8263c2.pdf d8907a1bac1ea153d9a91f351b8263c2.pdf pdf Baca
3 5e0bb3a577aa4a692840bda11d2ae3cb.pdf 5e0bb3a577aa4a692840bda11d2ae3cb.pdf pdf Baca
4 3785d1559d55462e529ecda01a751adb.pdf 3785d1559d55462e529ecda01a751adb.pdf pdf Baca
5 6a79b06d5f2f035b20945fe68a1a044c.pdf 6a79b06d5f2f035b20945fe68a1a044c.pdf pdf Baca
6 40865f5b31f096f37ee0596ce4ae6add.pdf 40865f5b31f096f37ee0596ce4ae6add.pdf pdf Baca
7 2a1c6d13baed0afa094b3261627ea7c7.pdf 2a1c6d13baed0afa094b3261627ea7c7.pdf pdf Baca
8 9ba0fe7b72b05ae9606faaf7ba983bb7.pdf 9ba0fe7b72b05ae9606faaf7ba983bb7.pdf pdf Baca
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
No No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
1 T1697 T.32.18.004 Dapat dipinjam Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan Tersedia -
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000001890
005 20260213095829
008 260213################|##########|#|##
035 # # $a 0010-1225001890
041 $a id
082 # # $a T003
090 $a T.32.18.004
100 0 # $a AHMAD PRAWIRA DHAHIYAT
245 1 # $a PERAN INSTANSI PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI PEROMPAKAN BERSENJATA TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2017
260 # # $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2018
500 # # $a Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki segudang potensi maritim. Provinsi tersebut sangat mencerminkan pembangunan pemerintah saat ini yaitu Poros Maritim Dunia. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi stakeholder sektor maritim di laut, salah satunya adalah nelayan tradisional. Namun, nelayan mengalami kendala dan gangguan keamanan laut di perairan tersebut yaitu perompakan bersenjata. Permasalahan penegakan hukum menjadi kendala pemerintah pusat, tumpang tindih dasar peraturan hukum menjadi permasalahan utama penanganan keamanan maritim Indonesia. Melihat fakta tersebut, penelitian ini ingin melihat penanganan kasus dilihat dari peran maupun koordinasi instansi penegak hukum yang memiliki wewenang dan tupoksi penegakan hukum di laut yaitu TNI AL, Polri (Ditpolair), dan Bakamla. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan perompakan bersenjata di perairan provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan kualititatif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk kejahatan maritim di perairan Lampung adalah kejahatan lokal. Peran Instansi penegak hukum, baik TNI AL dan Polair telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui operasi patroli rutin dan bersama serta melalui pendidikan dan penyuluhan terhadap masyarakat pesisir sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan perompakan bersenjata sehingga mencapai Peranan Nyata (Anacted Role). Bakamla belum menjalankan tugas dan fungsi di tingkat daerah, berfokus pada wilayah-wilayah perbatasandan masih menghadapi kendala lainnya, sehingga mencapai Peranan Konflik (Role Conclict). Koordinasi telah dijalankan dengan baik oleh TNI AL, Polair, Bakamla masuk ke dalam level Group karena masing-masing instansi masih bergerak secara parsial
650 4 $a Keamanan Maritim -- Nelayan -- Peran -- Perompak Bersenjata
700 0 # $a Halkis
700 0 # $a SYAIFUL ANWAR
990 # # $a T1697/UNHAN/2018
Content Unduh katalog