Judul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembubaran Fpi sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Bandung Tahun 2019 – 2021
Pengarang Achmed Sukendro
Bambang Wahyudi
Endro Legowo
I Gede Sumertha
Gani Dwisatria Setiyatwan
Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra
Penerbitan Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022
Deskripsi Fisik XVII + 93 hlm.
Subjek Implementasi kebijkan -- Potensi Konflik -- pencegahan konflik
Catatan Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri membubarkan Front Pembela Isalm setelah dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial. FPI didirikan untuk mengamalkan amal ma’ruf, nahi munkar, atau mengamalkan kebaikan dan melawan kebathilan, namun dalam pelaksanaanya sering kali diikuti dengan tindak kekerasan, dan melampaui petugas yang lebih berwenang. FPI sendiri diduga rawan untuk ditunggangi anggota radikal ISIS, sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Sayangnya setelah dibubarkan FPI masih saja aktif, dan bahkan mendirikan FPI yang baru dengan anggota dan badan yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI, dan menganalisis strategi pemerintah dalam menangani konflik sosial akibat dari ormas radikal di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengambilan data dengan cara wawancara, diskusi, studi literasi, dan dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, dan Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menjukan keputusan pemerintah untuk melibatkan 3 Menteri dalam pembuatan SKB 3 Menteri sudah sesuai secara komunikasi, dan sumber daya yang terlibat, namun dalam implementasinya masih banyak bertabrakan dengan UU No. 28E UUD 1945 ayat 3, dan Permendagri No. 57 tahun 2017. Sehingga secara sikap dan struktur birokrasi masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu untuk mencegah konflik antar Ormas di Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung membuat kegiatan Apel Ormas sebagai strategi untuk mencegah terjadinya konflik sosial antar Ormas di Kota Bandung. Meskipun belum ada undang-undang dan hukum yang dapat membubarkan Ormas, melalui kegitan Apel Ormas pemerintah dapat dengan aktif melakukan pengawasan serta pencegahan konflik.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini. Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
No Nama File Nama File Format Flash Format Aksi
1 1d98634d1a327514a9f388229e8e9788.pdf 1d98634d1a327514a9f388229e8e9788.pdf pdf Baca
2 ace0ff632d1e750db139ed15333b5cc5.pdf ace0ff632d1e750db139ed15333b5cc5.pdf pdf Baca
3 6c846f266059bd7d7ede6dc2c5494fae.pdf 6c846f266059bd7d7ede6dc2c5494fae.pdf pdf Baca
4 1836814b6c498829d5458fa18e51a442.pdf 1836814b6c498829d5458fa18e51a442.pdf pdf Baca
5 f7a9e834f640b84dac8218f4932c2136.pdf f7a9e834f640b84dac8218f4932c2136.pdf pdf Baca
6 06a5862752389e97e137753bae802552.pdf 06a5862752389e97e137753bae802552.pdf pdf Baca
7 210fa2f92e77d0f645c5938ff5cd60a6.pdf 210fa2f92e77d0f645c5938ff5cd60a6.pdf pdf Baca
8 39b6f4531d51dca30111b043be9eda0e.pdf 39b6f4531d51dca30111b043be9eda0e.pdf pdf Baca
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
No No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000002167
005 20260213090902
008 260213################|##########|#|##
035 # # $a 0010-1225002167
041 $a id
082 # # $a NONE
100 0 # $a Achmed Sukendro
245 1 # $a Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembubaran Fpi sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Bandung Tahun 2019 – 2021
260 # # $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022
300 # # $a XVII + 93 hlm.
500 # # $a Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri membubarkan Front Pembela Isalm setelah dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial. FPI didirikan untuk mengamalkan amal ma’ruf, nahi munkar, atau mengamalkan kebaikan dan melawan kebathilan, namun dalam pelaksanaanya sering kali diikuti dengan tindak kekerasan, dan melampaui petugas yang lebih berwenang. FPI sendiri diduga rawan untuk ditunggangi anggota radikal ISIS, sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Sayangnya setelah dibubarkan FPI masih saja aktif, dan bahkan mendirikan FPI yang baru dengan anggota dan badan yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI, dan menganalisis strategi pemerintah dalam menangani konflik sosial akibat dari ormas radikal di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengambilan data dengan cara wawancara, diskusi, studi literasi, dan dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, dan Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menjukan keputusan pemerintah untuk melibatkan 3 Menteri dalam pembuatan SKB 3 Menteri sudah sesuai secara komunikasi, dan sumber daya yang terlibat, namun dalam implementasinya masih banyak bertabrakan dengan UU No. 28E UUD 1945 ayat 3, dan Permendagri No. 57 tahun 2017. Sehingga secara sikap dan struktur birokrasi masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu untuk mencegah konflik antar Ormas di Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung membuat kegiatan Apel Ormas sebagai strategi untuk mencegah terjadinya konflik sosial antar Ormas di Kota Bandung. Meskipun belum ada undang-undang dan hukum yang dapat membubarkan Ormas, melalui kegitan Apel Ormas pemerintah dapat dengan aktif melakukan pengawasan serta pencegahan konflik.
650 4 $a Implementasi kebijkan -- Potensi Konflik -- pencegahan konflik
700 0 # $a Bambang Wahyudi
700 0 # $a Endro Legowo
700 0 # $a Gani Dwisatria Setiyatwan
700 0 # $a Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra
700 0 # $a I Gede Sumertha
Content Unduh katalog