Judul PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN DI IBU KOTA NEGARA BARU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL
Pengarang Andi Muhammad Arief Malleleang
Anang Puji Utama
Bambang Wahyudi
Herlina Juni Risma Saragih
I Gede Sumertha
Puguh Santoso
Penerbitan Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023
Subjek Keamanan Nasional -- Pencegahan -- Potensi Konflik -- Damai dan Resolusi Konflik -- Peran Pemerintah Daerah -- Konflik Pertahanan
Catatan Pemerintah Indonesia telah mengumumkan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Pada rencana pemindahan ibu kota negara, tentu terdapat berbagai macam permasalahan yang akan menghambat pembangunan proyek tersebut serta akan memicu konflik antar warga seperti Konflik Pertanahan. Tanah merupakan aset ekonomi dan sumber penghidupan yang penting karena terkait erat dengan identitas masyarakat, sejarah dan budaya. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor mengenai potensi konflik pertanahan yang akan menghambat pembangunan IKN melalui pendekatan teori peran, teori kebutuhan dasar manusia, teori manajemen konflik dan juga konsep keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai faktor-faktor potensi konflik pertanahan dan juga peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah PPU dalam mencegah konflik pertanahan di IKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan tiga belas informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor potensi konflik pertanahan di IKN adalah kecemburuan sosial dari masyarakat pendatang dan masyarakat asli, konflik kebijakan pemerintahan antara Badan Otorita dan Pemerintah Daerah, kepastian ganti rugi pertanahan, terbatasnya izin transaksi jual-beli tanah, pelatihan yang tidak tepat sasaran, klaim tanah tidak berdasar, dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Selain itu, peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pendekatan terhadap masyarakat melalui peran antarpribadi, peran informasi, dan juga peran pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan. Kedepannya, penelitian mengenai konflik pertanahan dan perdamaian di IKN harus terus mengikuti perkembangan pembangunan daerah yang dinamis dan peran-peran pemerintah daerah bersama Badan Otorita IKN yang lebih inovatif
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini. Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
No Nama File Nama File Format Flash Format Aksi
1 364396208fa331b405a2498f4cd95a11.pdf 364396208fa331b405a2498f4cd95a11.pdf pdf Baca
2 a8a612148ed93f3a78dc2d3f67f061f0.pdf a8a612148ed93f3a78dc2d3f67f061f0.pdf pdf Baca
3 018fe6ce257330a64831551c9cadb085.pdf 018fe6ce257330a64831551c9cadb085.pdf pdf Baca
4 e81e59726f4ef83fd1be7f223b7ddd63.pdf e81e59726f4ef83fd1be7f223b7ddd63.pdf pdf Baca
5 eac088c216fd8cf7ddaa26ce0299ee22.pdf eac088c216fd8cf7ddaa26ce0299ee22.pdf pdf Baca
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
No No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000002766
005 20260213090631
008 260213################|##########|#|##
035 # # $a 0010-1225002766
041 $a id
082 # # $a NONE
100 0 # $a Andi Muhammad Arief Malleleang
245 1 # $a PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN DI IBU KOTA NEGARA BARU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL
260 # # $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023
500 # # $a Pemerintah Indonesia telah mengumumkan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Pada rencana pemindahan ibu kota negara, tentu terdapat berbagai macam permasalahan yang akan menghambat pembangunan proyek tersebut serta akan memicu konflik antar warga seperti Konflik Pertanahan. Tanah merupakan aset ekonomi dan sumber penghidupan yang penting karena terkait erat dengan identitas masyarakat, sejarah dan budaya. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor mengenai potensi konflik pertanahan yang akan menghambat pembangunan IKN melalui pendekatan teori peran, teori kebutuhan dasar manusia, teori manajemen konflik dan juga konsep keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai faktor-faktor potensi konflik pertanahan dan juga peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah PPU dalam mencegah konflik pertanahan di IKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan tiga belas informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor potensi konflik pertanahan di IKN adalah kecemburuan sosial dari masyarakat pendatang dan masyarakat asli, konflik kebijakan pemerintahan antara Badan Otorita dan Pemerintah Daerah, kepastian ganti rugi pertanahan, terbatasnya izin transaksi jual-beli tanah, pelatihan yang tidak tepat sasaran, klaim tanah tidak berdasar, dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Selain itu, peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pendekatan terhadap masyarakat melalui peran antarpribadi, peran informasi, dan juga peran pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan. Kedepannya, penelitian mengenai konflik pertanahan dan perdamaian di IKN harus terus mengikuti perkembangan pembangunan daerah yang dinamis dan peran-peran pemerintah daerah bersama Badan Otorita IKN yang lebih inovatif
650 4 $a Keamanan Nasional -- Pencegahan -- Potensi Konflik -- Damai dan Resolusi Konflik -- Peran Pemerintah Daerah -- Konflik Pertahanan
700 0 # $a Anang Puji Utama
700 0 # $a Bambang Wahyudi
700 0 # $a Herlina Juni Risma Saragih
700 0 # $a I Gede Sumertha
700 0 # $a Puguh Santoso
Content Unduh katalog