| Judul | RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN ASET PASCA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI PROVINSI BANTEN GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL |
| Pengarang | Mohamad Fahmi Ichsan Malik Panji Suwarno Achmed Sukendro Syamsunasir bayu setiawan |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 203 |
| Subjek | Keamanan Nasional -- resolusi konflik -- Damai dan Resolusi Konflik -- Peran Pemerintah -- Aset Daerah -- Provinsi Banten |
| Catatan | Pembentukan daerah otonomi baru mempunyai sisi positif, salah satunya mempercepat pembangunan di berbagai bidang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menstimulasi kemandirian daerah serta meningkatkan daya saing daerah otonomi. Namun pada sisi yang lain juga mempunyai dampak negatif, salah satunya konflik aset antara daerah induk dengan otonomi baru di Provinsi Banten yang melibatkan antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang, Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya konflik, resolusi konflik dan pihak yang terlibat dalam penanganan konflik pengelolaan aset pasca pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Banten.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dengan melibatkan informan seperti gubernur atau sekretaris daerah dan kepala bidang pengelola aset di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa konflik pengelolaan aset disebabkan oleh; [1] perbedaan persepsi antara daerah induk dengan daerah otonomi baru. [2] Minimnya anggaran daerah dan ketidaksiapan sarana dan prasarana ketika pemekaran dilaksanakan. Potensi ancaman non militer yang dapat terjadi berupa instabilitas politik lokal dan terganggunya roda perekonomian. [3] Upaya resolusi konflik yang telah dilakukan: Pertama, koordinasi antara daerah induk dengan otonomi baru. Kedua, Fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Ketiga, Pelibatan KPK melalui pencegahan dan pembinaan terkait pengelolaan aset daerah. . Ke depan, penelitian mengenai resolusi konflik pengelolaan aset maupun konflik lain dalam sistem pemerintahan harus terus dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116e7cf2077ab6ad8f0613f049c22811.pdf | 116e7cf2077ab6ad8f0613f049c22811.pdf | Baca | |
| 2 | baead9b57fcb3dfd6f1562134b870e1f.pdf | baead9b57fcb3dfd6f1562134b870e1f.pdf | Baca | |
| 3 | 104b5ab52faf2255d2b7255685b8218d.pdf | 104b5ab52faf2255d2b7255685b8218d.pdf | Baca | |
| 4 | 140b4e3122a29592fe18272f76f9d555.pdf | 140b4e3122a29592fe18272f76f9d555.pdf | Baca | |
| 5 | f7408c8031fc3eae17970bff8f560661.pdf | f7408c8031fc3eae17970bff8f560661.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002782 | ||
| 005 | 20260213090031 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002782 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Mohamad Fahmi |
| 245 | 1 | # | $a RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN ASET PASCA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI PROVINSI BANTEN GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 203 |
| 500 | # | # | $a Pembentukan daerah otonomi baru mempunyai sisi positif, salah satunya mempercepat pembangunan di berbagai bidang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menstimulasi kemandirian daerah serta meningkatkan daya saing daerah otonomi. Namun pada sisi yang lain juga mempunyai dampak negatif, salah satunya konflik aset antara daerah induk dengan otonomi baru di Provinsi Banten yang melibatkan antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang, Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya konflik, resolusi konflik dan pihak yang terlibat dalam penanganan konflik pengelolaan aset pasca pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Banten.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dengan melibatkan informan seperti gubernur atau sekretaris daerah dan kepala bidang pengelola aset di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa konflik pengelolaan aset disebabkan oleh; [1] perbedaan persepsi antara daerah induk dengan daerah otonomi baru. [2] Minimnya anggaran daerah dan ketidaksiapan sarana dan prasarana ketika pemekaran dilaksanakan. Potensi ancaman non militer yang dapat terjadi berupa instabilitas politik lokal dan terganggunya roda perekonomian. [3] Upaya resolusi konflik yang telah dilakukan: Pertama, koordinasi antara daerah induk dengan otonomi baru. Kedua, Fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Ketiga, Pelibatan KPK melalui pencegahan dan pembinaan terkait pengelolaan aset daerah. . Ke depan, penelitian mengenai resolusi konflik pengelolaan aset maupun konflik lain dalam sistem pemerintahan harus terus dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. |
| 650 | 4 | $a Keamanan Nasional -- resolusi konflik -- Damai dan Resolusi Konflik -- Peran Pemerintah -- Aset Daerah -- Provinsi Banten | |
| 700 | 0 | # | $a Achmed Sukendro |
| 700 | 0 | # | $a bayu setiawan |
| 700 | 0 | # | $a Ichsan Malik |
| 700 | 0 | # | $a Panji Suwarno |
| 700 | 0 | # | $a Syamsunasir |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :