Judul RESOLUSI KONFLIK BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN TANA TORAJA DENGAN KABUPATEN TORAJA UTARA GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL
Pengarang Andi Moh. Ghalib
Djayeng Tirto S
Anang Puji Utama
M. Adnan Madjid
Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra
bayu setiawan
Penerbitan Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024
Subjek Keamanan Nasional -- resolusi konflik -- Batas Wilayah
Catatan Konflik batas wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara disebabkan karena belum adanya batas wilayah antar kabupaten sejak pemekaran pada tahun 2008. Hal ini berdampak pada aspek administratif, adat, dan ekonomi dimana konflik di Se’ke’ Bontongan, Buntu Sarira, dan Rantebua-Batualu mencerminkan perbedaan pelaksanaan adat, klaim wilayah atas potensi wisata, dan ketidaksesuaian garis batas administratif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain mengkaji dinamika konflik, penelitian ini juga membedah resolusi konflik batas wilayah dengan tujuan mewujudkan keamanan nasional yang dilakukan melalui mekanisme diluar peradilan dengan menggabungkan negosiasi dan mediasi yang dipadukan dengan kearifan lokal. Verifikasi lapangan juga dilakukan guna memberikan solusi nyata dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menyarankan pentingnya kajian mendalam pada proses pemekaran daerah serta verifikasi lapangan yang ditindaklanjuti dengan pemasangan patok batas wilayah. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan adat dalam penyelesaian konflik serta pelatihan bagi pemerintah daerah juga disarankan guna meningkatkan pemahaman praktis tentang resolusi konflik dengan mempertimbangkan sensitivitas kearifan lokal yang berdampak pada terwujudnya keamanan nasional.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini. Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
No Nama File Nama File Format Flash Format Aksi
1 2d5bdfe5ceba9e27cdec9845814cb595.pdf 2d5bdfe5ceba9e27cdec9845814cb595.pdf pdf Baca
2 ba16129f910bfd30900902611ffcdec2.pdf ba16129f910bfd30900902611ffcdec2.pdf pdf Baca
3 152d330ce97d675ba36ca238a1a2334f.pdf 152d330ce97d675ba36ca238a1a2334f.pdf pdf Baca
4 928c9284ea505f6395bdaa3ea7d9a775.pdf 928c9284ea505f6395bdaa3ea7d9a775.pdf pdf Baca
5 4bb1a4859773620110d9d3212d185bf4.pdf 4bb1a4859773620110d9d3212d185bf4.pdf pdf Baca
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
No No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000002973
005 20260212112744
008 260212################|##########|#|##
035 # # $a 0010-1225002973
041 $a id
082 # # $a NONE
090 $a T.33.24.002
100 0 # $a Andi Moh. Ghalib
245 1 # $a RESOLUSI KONFLIK BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN TANA TORAJA DENGAN KABUPATEN TORAJA UTARA GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL
260 # # $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024
500 # # $a Konflik batas wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara disebabkan karena belum adanya batas wilayah antar kabupaten sejak pemekaran pada tahun 2008. Hal ini berdampak pada aspek administratif, adat, dan ekonomi dimana konflik di Se’ke’ Bontongan, Buntu Sarira, dan Rantebua-Batualu mencerminkan perbedaan pelaksanaan adat, klaim wilayah atas potensi wisata, dan ketidaksesuaian garis batas administratif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain mengkaji dinamika konflik, penelitian ini juga membedah resolusi konflik batas wilayah dengan tujuan mewujudkan keamanan nasional yang dilakukan melalui mekanisme diluar peradilan dengan menggabungkan negosiasi dan mediasi yang dipadukan dengan kearifan lokal. Verifikasi lapangan juga dilakukan guna memberikan solusi nyata dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menyarankan pentingnya kajian mendalam pada proses pemekaran daerah serta verifikasi lapangan yang ditindaklanjuti dengan pemasangan patok batas wilayah. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan adat dalam penyelesaian konflik serta pelatihan bagi pemerintah daerah juga disarankan guna meningkatkan pemahaman praktis tentang resolusi konflik dengan mempertimbangkan sensitivitas kearifan lokal yang berdampak pada terwujudnya keamanan nasional.
650 4 $a Keamanan Nasional -- resolusi konflik -- Batas Wilayah
700 0 # $a Anang Puji Utama
700 0 # $a bayu setiawan
700 0 # $a Djayeng Tirto S
700 0 # $a Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra
700 0 # $a M. Adnan Madjid
Content Unduh katalog