| Judul | ANALISIS KEBIJAKAN PRODUKSI MASSAL FIRST ARTICLE SISTEM PENGAWASAN MARITIM GUNA MENDUKUNG TUGAS OPERASI TNI AL |
| Pengarang | Khaerudin Timbul Siahaan I.B Putra Jandhana Aries Sudiarso G. Royke Deksino Rustandi Wiramanggala |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Industri Pertahanan -- Kebijakan -- First Article -- Sistem Pengawasan Maritim |
| Catatan | Selat Malaka merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Indonesia yang sangat ramai, sehingga pemerintah Indonesia mencari solusi untuk memiliki alat yang dapat mengawasi kapal-kapal sekitar wilayah Lantamal IV Tanjung Pinang yaitu dengan membuat First Article (FA) Sistem Pengawasan Maritim (SPM) melalui program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan) tahun 2017. Permasalahan yang diteliti sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, FA yang sudah diproduksi dan mendapat Sertipikat Tipe dari Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan sebanyak 33 unit, namun baru 2 yang diproduksi massal yaitu FA Swamboat dan FA Card Module Radar Thomson, sisanya 31 unit belum diproduksi massal, termasuk FA SPM. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan strategi kebijakan produksi massal FA SPM. Dalam menganalisis secara politik kebijakan-kebijakan instansi terkait berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan produksi massal FA SPM dan secara opportunity (peluang) dapat meningkatkan kemandirian industry pertahanan Indonesia namun secara threat (ancaman) belum mutakhirnya teknologi industri pertahanan Indonesia dengan negara lain akan meningkatkan impor bahan baku dan tenaga asing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian yaitu satuan bawah (Implementor) belum melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan FA SPM, tidak komitmen kepada satuan atas (Kemhan) terhadap pengajuan FA SPM tersebut, FA SPM tidak ada dalam Renstra 2020-2024 TNI AL, adanya Refocussing anggaran untuk menanggulangi pandemic covid-19 dan pemerintah lebih mengoptimalkan dalam membangun kerja sama bidang teknologi dan industri pertahanan kepada negara maju. Kesimpulan yaitu pelaksanaan dan strategi kebijakan produksi massal First Article Sistem Pengawasan Maritim Guna Mendukung Tugas Operasi TNI AL belum dapat terlaksana. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3109e94ae776d3a1b48c45f9114c7818.pdf | 3109e94ae776d3a1b48c45f9114c7818.pdf | Baca | |
| 2 | 79f460f3ba3a92320614e7a5ebbcfaf2.pdf | 79f460f3ba3a92320614e7a5ebbcfaf2.pdf | Baca | |
| 3 | cb43085d3fbe0121698e895b57594674.pdf | cb43085d3fbe0121698e895b57594674.pdf | Baca | |
| 4 | 563685cb4af68acf109221a98112198d.pdf | 563685cb4af68acf109221a98112198d.pdf | Baca | |
| 5 | 45e69dfe046cc4f1ea996bd46c8ce5d5.pdf | 45e69dfe046cc4f1ea996bd46c8ce5d5.pdf | Baca | |
| 6 | eed47a9a5a0d847687d3ab812ab5fd5e.pdf | eed47a9a5a0d847687d3ab812ab5fd5e.pdf | Baca | |
| 7 | 8d6a611982901844516ad79275c459c1.pdf | 8d6a611982901844516ad79275c459c1.pdf | Baca | |
| 8 | 85727c0b0e7c3e943adfc7d523161805.pdf | 85727c0b0e7c3e943adfc7d523161805.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.41.22.011 | T.41.22.011 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001776 | ||
| 005 | 20260213111816 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001776 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.41.22.011 | ||
| 100 | 0 | # | $a Khaerudin |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS KEBIJAKAN PRODUKSI MASSAL FIRST ARTICLE SISTEM PENGAWASAN MARITIM GUNA MENDUKUNG TUGAS OPERASI TNI AL |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Selat Malaka merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Indonesia yang sangat ramai, sehingga pemerintah Indonesia mencari solusi untuk memiliki alat yang dapat mengawasi kapal-kapal sekitar wilayah Lantamal IV Tanjung Pinang yaitu dengan membuat First Article (FA) Sistem Pengawasan Maritim (SPM) melalui program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan) tahun 2017. Permasalahan yang diteliti sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, FA yang sudah diproduksi dan mendapat Sertipikat Tipe dari Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan sebanyak 33 unit, namun baru 2 yang diproduksi massal yaitu FA Swamboat dan FA Card Module Radar Thomson, sisanya 31 unit belum diproduksi massal, termasuk FA SPM. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan strategi kebijakan produksi massal FA SPM. Dalam menganalisis secara politik kebijakan-kebijakan instansi terkait berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan produksi massal FA SPM dan secara opportunity (peluang) dapat meningkatkan kemandirian industry pertahanan Indonesia namun secara threat (ancaman) belum mutakhirnya teknologi industri pertahanan Indonesia dengan negara lain akan meningkatkan impor bahan baku dan tenaga asing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian yaitu satuan bawah (Implementor) belum melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan FA SPM, tidak komitmen kepada satuan atas (Kemhan) terhadap pengajuan FA SPM tersebut, FA SPM tidak ada dalam Renstra 2020-2024 TNI AL, adanya Refocussing anggaran untuk menanggulangi pandemic covid-19 dan pemerintah lebih mengoptimalkan dalam membangun kerja sama bidang teknologi dan industri pertahanan kepada negara maju. Kesimpulan yaitu pelaksanaan dan strategi kebijakan produksi massal First Article Sistem Pengawasan Maritim Guna Mendukung Tugas Operasi TNI AL belum dapat terlaksana. |
| 650 | 4 | $a Industri Pertahanan -- Kebijakan -- First Article -- Sistem Pengawasan Maritim | |
| 700 | 0 | # | $a Aries Sudiarso |
| 700 | 0 | # | $a G. Royke Deksino |
| 700 | 0 | # | $a I.B Putra Jandhana |
| 700 | 0 | # | $a Rustandi Wiramanggala |
| 700 | 0 | # | $a Timbul Siahaan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :