| Judul | SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM |
| Pengarang | Bayu Asih Yulianto Surya Wiranto Endro Legowo Moch. Jurianto Nabilah Rizqia Ramadhanty M. Adnan Madjid |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2021 |
| Subjek | Kebijakan -- Sinergi -- Keamanan Maritim -- Illegal Transhipment -- Standar Keamanan -- Nipa Transit Anchorage Area (NTAA) -- Instansi Penegak Hukum |
| Catatan | Perairan Nipa sebagai tempat transit kapal internasional untuk kegiatan anchorage area sebelum bersandar di Pelabuhan Singapura. Pulau Nipa merupakan salah satu pulau kecil terluar dan kawasan posisi strategis di Indonesia. Secara regional, berada dalam peta kerjasama kawasan IMS GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle). Kondisi tersebut membuat perairan rawan dengan kegiatan ilegal. Illegal transhipment merupakan salah satu kegiatan ilegal yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi instansi yang mempunyai kewenangan di laut untuk menjaga keamanan maritim dari kegiatan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinergi instansi penegak hukum, standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal transhipment di perairan NTAA Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar keamanan dilaksanakan secara maksimal namun perlunya jadwal patroli terencana agar mengefisiensikan anggaran dan perubahan standarisasi, sistem maupun prosedur untuk ditangani secara efektif. Selanjutnya, dukungan kebijakan oleh pemerintah terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan personil, alutsista, anggaran, bahan bakar, kemauan, pengetahuan, pengalaman dan keseriusan bekerja personil yang bertanggung jawab. Sinergi dilakukan dengan beberapa cara. Kesimpulan penelitian adalah standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilaksanakan secara maksimal dengan beberapa catatan, dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal transhipment dalam bentuk regulasi masing-masing instansi tapi kurang terimplementasikan secara menyeluruh dan sinergi instansi penegak hukum sudah terbilang baik terbukti dengan tidak ditemukan kasus illegal transhipment, dan perlu ditingkatkan kembali karena masih terdapat kasus disekitar perairan NTAA yang termasuk perairan Batam. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a91ae9bb5f9232f55824b9952a04da96.pdf | a91ae9bb5f9232f55824b9952a04da96.pdf | Baca | |
| 2 | ae120ed9cf8bc020d00bbbf5c46294bc.pdf | ae120ed9cf8bc020d00bbbf5c46294bc.pdf | Baca | |
| 3 | 294dc53af079bc6737f78f51fff2f591.pdf | 294dc53af079bc6737f78f51fff2f591.pdf | Baca | |
| 4 | 3182a5dcaf13c1919f396cd7f3d5ed35.pdf | 3182a5dcaf13c1919f396cd7f3d5ed35.pdf | Baca | |
| 5 | c048e02c8b4bdebf3e0c928be48844aa.pdf | c048e02c8b4bdebf3e0c928be48844aa.pdf | Baca | |
| 6 | 7dab9a8fbd0a2869b1274336e6a04fc8.pdf | 7dab9a8fbd0a2869b1274336e6a04fc8.pdf | Baca | |
| 7 | d81a766ccbaef3bf86e6805c5949d963.pdf | d81a766ccbaef3bf86e6805c5949d963.pdf | Baca | |
| 8 | e684dc6230da652df7c0a9d2eb8865fc.pdf | e684dc6230da652df7c0a9d2eb8865fc.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.32.22.012 | T.32.22.012 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001783 | ||
| 005 | 20260213111614 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001783 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Bayu Asih Yulianto |
| 245 | 1 | # | $a SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2021 |
| 500 | # | # | $a Perairan Nipa sebagai tempat transit kapal internasional untuk kegiatan anchorage area sebelum bersandar di Pelabuhan Singapura. Pulau Nipa merupakan salah satu pulau kecil terluar dan kawasan posisi strategis di Indonesia. Secara regional, berada dalam peta kerjasama kawasan IMS GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle). Kondisi tersebut membuat perairan rawan dengan kegiatan ilegal. Illegal transhipment merupakan salah satu kegiatan ilegal yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi instansi yang mempunyai kewenangan di laut untuk menjaga keamanan maritim dari kegiatan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinergi instansi penegak hukum, standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal transhipment di perairan NTAA Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar keamanan dilaksanakan secara maksimal namun perlunya jadwal patroli terencana agar mengefisiensikan anggaran dan perubahan standarisasi, sistem maupun prosedur untuk ditangani secara efektif. Selanjutnya, dukungan kebijakan oleh pemerintah terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan personil, alutsista, anggaran, bahan bakar, kemauan, pengetahuan, pengalaman dan keseriusan bekerja personil yang bertanggung jawab. Sinergi dilakukan dengan beberapa cara. Kesimpulan penelitian adalah standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilaksanakan secara maksimal dengan beberapa catatan, dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal transhipment dalam bentuk regulasi masing-masing instansi tapi kurang terimplementasikan secara menyeluruh dan sinergi instansi penegak hukum sudah terbilang baik terbukti dengan tidak ditemukan kasus illegal transhipment, dan perlu ditingkatkan kembali karena masih terdapat kasus disekitar perairan NTAA yang termasuk perairan Batam. |
| 650 | 4 | $a Kebijakan -- Sinergi -- Keamanan Maritim -- Illegal Transhipment -- Standar Keamanan -- Nipa Transit Anchorage Area (NTAA) -- Instansi Penegak Hukum | |
| 700 | 0 | # | $a Endro Legowo |
| 700 | 0 | # | $a M. Adnan Madjid |
| 700 | 0 | # | $a Moch. Jurianto |
| 700 | 0 | # | $a Nabilah Rizqia Ramadhanty |
| 700 | 0 | # | $a Surya Wiranto |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :