Judul COLLABORATIVE GOVERNANCE KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
Pengarang Syamsul Maarif
Donny Yusgiantoro
Joni Widjayanto
Ermaya Suradinata
Suhirwan
Zainal Abidin Sahabuddin
Herlina J.R. Saragih
Otto Randa Payangan
Eko B. Wibowo
Toruan
Penerbitan Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2021
Deskripsi Fisik 30 cm
Subjek Pertahanan Negara -- Kebijakan -- Doktoral Ilmu Pertahanan -- Manajemen Pertahanan -- Collaborative Governance -- Kawasan Perbatasan
Catatan Kawasan perbatasan mempunyai nilai yang sangat strategis. Tidak hanya sebagai sebuah realitas teritorial, kawasan perbatasan juga merangkum identitas komunitas, menentukan kewarganegaraan dan kedaulatan sebuah negara. Kolaborasi antara pemerintah dan aktor-aktor diluar pemerintah sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di kawasan perbatasan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan menganalisis dan membangun sebuah konsep Collaborative Governance yang ke-Indonesiaan dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Adapun metode penelitian menggunakan kuasi kualitatif dengan teknik analisa data kualitatif dan lokus penelitian di BNPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan optimal. Tahapan proses kolaborasi yang meliputi face to face dialog, trust building, commitment to process, shared understanding dan intermediate outcome belum terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh starting conditions khususnya keterbatasan sumber daya dan kurangnya insentif. Lemahnya institutional design membuat BNPP tidak leluasa untuk mendorong partisipasi inklusif dalam kolaborasi pengelolaan kawasan perbatasan. Posisi Kepala BNPP yang masih dirangkap menjadikan facilitative leadership tidak mampu diperankan secara nyata. Kebaharuan dari penelitian ini adalah ditemukannya faktor budaya yang mempengaruhi proses kolaborasi. Keanekaragaman nilai, norma dan perilaku yang mencermikan kebhinekaan Indonesia harus dipertimbangkan oleh setiap pemangku kepentingan dalam Collaborative Governance Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan guna mendukung Pertahanan Negara.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini. Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
No Nama File Nama File Format Flash Format Aksi
1 352e6aaa469d5c11ac2fed7551c1e3b1.pdf 352e6aaa469d5c11ac2fed7551c1e3b1.pdf pdf Baca
2 692cb56a2ca4935dc42d32b98cf487fe.pdf 692cb56a2ca4935dc42d32b98cf487fe.pdf pdf Baca
3 13c5b1d39f30a97c40c63edd29ba497f.pdf 13c5b1d39f30a97c40c63edd29ba497f.pdf pdf Baca
4 9a6e6d904b3013a169331c7098e752ec.pdf 9a6e6d904b3013a169331c7098e752ec.pdf pdf Baca
5 e79fe3eee84686db46b45865b625ff11.pdf e79fe3eee84686db46b45865b625ff11.pdf pdf Baca
6 1b073fa699bc273212dcc07d74122150.pdf 1b073fa699bc273212dcc07d74122150.pdf pdf Baca
7 f8341012943503cf5e21331b044aa954.pdf f8341012943503cf5e21331b044aa954.pdf pdf Baca
8 6cf442b34ed134c7ba9edbe1ee263688.pdf 6cf442b34ed134c7ba9edbe1ee263688.pdf pdf Baca
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
No No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
1 D.12.22.003 D.12.22.003 Dapat dipinjam Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba Tersedia -
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000001794
005 20260213111435
008 260213################|##########|#|##
035 # # $a 0010-1225001794
041 $a id
082 # # $a NONE
090 $a D.12.22.003
100 0 # $a Syamsul Maarif
245 1 # $a COLLABORATIVE GOVERNANCE KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
260 # # $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2021
300 # # $a 30 cm
500 # # $a Kawasan perbatasan mempunyai nilai yang sangat strategis. Tidak hanya sebagai sebuah realitas teritorial, kawasan perbatasan juga merangkum identitas komunitas, menentukan kewarganegaraan dan kedaulatan sebuah negara. Kolaborasi antara pemerintah dan aktor-aktor diluar pemerintah sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di kawasan perbatasan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan menganalisis dan membangun sebuah konsep Collaborative Governance yang ke-Indonesiaan dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Adapun metode penelitian menggunakan kuasi kualitatif dengan teknik analisa data kualitatif dan lokus penelitian di BNPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan optimal. Tahapan proses kolaborasi yang meliputi face to face dialog, trust building, commitment to process, shared understanding dan intermediate outcome belum terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh starting conditions khususnya keterbatasan sumber daya dan kurangnya insentif. Lemahnya institutional design membuat BNPP tidak leluasa untuk mendorong partisipasi inklusif dalam kolaborasi pengelolaan kawasan perbatasan. Posisi Kepala BNPP yang masih dirangkap menjadikan facilitative leadership tidak mampu diperankan secara nyata. Kebaharuan dari penelitian ini adalah ditemukannya faktor budaya yang mempengaruhi proses kolaborasi. Keanekaragaman nilai, norma dan perilaku yang mencermikan kebhinekaan Indonesia harus dipertimbangkan oleh setiap pemangku kepentingan dalam Collaborative Governance Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan guna mendukung Pertahanan Negara.
650 4 $a Pertahanan Negara -- Kebijakan -- Doktoral Ilmu Pertahanan -- Manajemen Pertahanan -- Collaborative Governance -- Kawasan Perbatasan
700 0 # $a Donny Yusgiantoro
700 0 # $a Eko B. Wibowo
700 0 # $a Ermaya Suradinata
700 0 # $a Herlina J.R. Saragih
700 0 # $a Joni Widjayanto
700 0 # $a Otto Randa Payangan
700 0 # $a Suhirwan
700 0 # $a Toruan
700 0 # $a Zainal Abidin Sahabuddin
Content Unduh katalog