| Judul | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN FPI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019 – 2021 |
| Pengarang | Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra I Gede Sumertha KY Bambang Wahyudi Endro Legowo Gani Dwisatria Setiyatwan Achmed Sukendro |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Implementasi kebijkan -- Potensi Konflik -- Damai dan Resolusi Konflik -- pencegahan konflik |
| Catatan | Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri membubarkan Front Pembela Isalm setelah dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial. FPI didirikan untuk mengamalkan amal ma’ruf, nahi munkar, atau mengamalkan kebaikan dan melawan kebathilan, namun dalam pelaksanaanya sering kali diikuti dengan tindak kekerasan, dan melampaui petugas yang lebih berwenang. FPI sendiri diduga rawan untuk ditunggangi anggota radikal ISIS, sehingga membuat masyarakat menjadi resah.Sayangnya setelah dibubarkan FPI masih saja aktif, dan bahkan mendirikan FPI yang baru dengan anggota dan badan yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI, dan menganalisis strategi pemerintah dalam menangani konflik sosial akibat dari ormas radikal di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknikpengambilan data dengan cara wawancara, diskusi, studi literasi, dan dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, dan Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menjukan keputusan pemerintah untuk melibatkan 3 Menteri dalam pembuatan SKB 3 Menteri sudah sesuai secara komunikasi, dan sumber daya yang terlibat, namun dalam implementasinya masih banyak bertabrakan dengan UU No. 28E UUD 1945 ayat 3, dan Permendagri No. 57 tahun 2017. Sehingga secara sikap dan struktur birokrasi masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu untuk mencegah konflik antar Ormas di Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung membuat kegiatan Apel Ormas sebagai strategi untuk mencegah terjadinya konflik sosial antar Ormas di Kota Bandung. Meskipun belum ada undang-undang dan hukum yang dapat membubarkan Ormas, melalui kegitan Apel Ormas pemerintah dapat dengan aktif melakukan pengawasan serta pencegahan konflik. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06283ab8a6f354a20e6870fba99f465a.pdf | 06283ab8a6f354a20e6870fba99f465a.pdf | Baca | |
| 2 | ac7376e0eac9a4656bf7b384b372e713.pdf | ac7376e0eac9a4656bf7b384b372e713.pdf | Baca | |
| 3 | 17ef7bc65eeaf8fd4082dce73f2dc7c8.pdf | 17ef7bc65eeaf8fd4082dce73f2dc7c8.pdf | Baca | |
| 4 | 074fbeede2f030f5c2f8e5214797562c.pdf | 074fbeede2f030f5c2f8e5214797562c.pdf | Baca | |
| 5 | a626d218a424dd2004a4497d86e77476.pdf | a626d218a424dd2004a4497d86e77476.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002749 | ||
| 005 | 20260213093623 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002749 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN FPI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019 – 2021 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri membubarkan Front Pembela Isalm setelah dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial. FPI didirikan untuk mengamalkan amal ma’ruf, nahi munkar, atau mengamalkan kebaikan dan melawan kebathilan, namun dalam pelaksanaanya sering kali diikuti dengan tindak kekerasan, dan melampaui petugas yang lebih berwenang. FPI sendiri diduga rawan untuk ditunggangi anggota radikal ISIS, sehingga membuat masyarakat menjadi resah.Sayangnya setelah dibubarkan FPI masih saja aktif, dan bahkan mendirikan FPI yang baru dengan anggota dan badan yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI, dan menganalisis strategi pemerintah dalam menangani konflik sosial akibat dari ormas radikal di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknikpengambilan data dengan cara wawancara, diskusi, studi literasi, dan dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, dan Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menjukan keputusan pemerintah untuk melibatkan 3 Menteri dalam pembuatan SKB 3 Menteri sudah sesuai secara komunikasi, dan sumber daya yang terlibat, namun dalam implementasinya masih banyak bertabrakan dengan UU No. 28E UUD 1945 ayat 3, dan Permendagri No. 57 tahun 2017. Sehingga secara sikap dan struktur birokrasi masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu untuk mencegah konflik antar Ormas di Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung membuat kegiatan Apel Ormas sebagai strategi untuk mencegah terjadinya konflik sosial antar Ormas di Kota Bandung. Meskipun belum ada undang-undang dan hukum yang dapat membubarkan Ormas, melalui kegitan Apel Ormas pemerintah dapat dengan aktif melakukan pengawasan serta pencegahan konflik. |
| 650 | 4 | $a Implementasi kebijkan -- Potensi Konflik -- Damai dan Resolusi Konflik -- pencegahan konflik | |
| 700 | 0 | # | $a Achmed Sukendro |
| 700 | 0 | # | $a Bambang Wahyudi |
| 700 | 0 | # | $a Endro Legowo |
| 700 | 0 | # | $a Gani Dwisatria Setiyatwan |
| 700 | 0 | # | $a I Gede Sumertha KY |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :