Judul PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK TAMBANG EMAS DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
Pengarang TAFIEK MUNAWWAROH
Bambang Wahyudi
Siswo Hadi Sumantri
Hari Utomo
Surryanto D. W
Susanto Zuhdi
Penerbitan Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2018
Subjek Pemerintah Daerah -- Damai dan Resolusi Konflik -- pencegahan konflik -- Peran -- Penanganan Konflik
Catatan Tesis ini berupaya menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan penanganan konflik tambang emas di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Konflik terjadi karena penolakan masyarakat atas kegiatan eksplorasi pertambangan PT SMN. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik, teorimanajemen konflik dan teori peran dengan mengacu pada Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek berada pada tahap images and coalitions sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah melakukan peran sesuai dengan implementasi UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentangKoordinasi Penanganan Konflik Sosial dalam pencegahan konflik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang ada dlapangan serta memberikan fasilitasi dan koordinasi terhadap proses-proses penanganan permasalahan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dalam hal meredam potensi konflik dan pembangunan sistem peringatan dini. Pemerintah Daerah juga belum melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini. Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
No Nama File Nama File Format Flash Format Aksi
1 8e4cf796c8118a4c8d8a89e3cff59f54.pdf 8e4cf796c8118a4c8d8a89e3cff59f54.pdf pdf Baca
2 3162774b1bf8270e5accc4dba05e1376.pdf 3162774b1bf8270e5accc4dba05e1376.pdf pdf Baca
3 9dbc8f21b01e5c55b3faa39541d65c8a.pdf 9dbc8f21b01e5c55b3faa39541d65c8a.pdf pdf Baca
4 ae3f8f24c6f6cea1c86f1baf96b4d139.pdf ae3f8f24c6f6cea1c86f1baf96b4d139.pdf pdf Baca
5 68430e4dd43c6c24946b73115cf5ab64.pdf 68430e4dd43c6c24946b73115cf5ab64.pdf pdf Baca
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
No No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003287
005 20260211112042
008 260211################|##########|#|##
035 # # $a 0010-1225003287
041 $a id
082 # # $a NONE
100 0 # $a TAFIEK MUNAWWAROH
245 1 # $a PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK TAMBANG EMAS DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
260 # # $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2018
500 # # $a Tesis ini berupaya menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan penanganan konflik tambang emas di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Konflik terjadi karena penolakan masyarakat atas kegiatan eksplorasi pertambangan PT SMN. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik, teorimanajemen konflik dan teori peran dengan mengacu pada Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek berada pada tahap images and coalitions sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah melakukan peran sesuai dengan implementasi UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentangKoordinasi Penanganan Konflik Sosial dalam pencegahan konflik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang ada dlapangan serta memberikan fasilitasi dan koordinasi terhadap proses-proses penanganan permasalahan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dalam hal meredam potensi konflik dan pembangunan sistem peringatan dini. Pemerintah Daerah juga belum melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik.
650 4 $a Pemerintah Daerah -- Damai dan Resolusi Konflik -- pencegahan konflik -- Peran -- Penanganan Konflik
700 0 # $a Bambang Wahyudi
700 0 # $a Hari Utomo
700 0 # $a Siswo Hadi Sumantri
700 0 # $a Surryanto D. W
700 0 # $a Susanto Zuhdi
Content Unduh katalog