| Judul | PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK HORIZONTAL DENGAN PEMILIK TAMBANG BATUAN KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS: GERAKAN JALUR TAMBANG, TAHUN 2017-2018) |
| Pengarang | KHOIRUL HASAN Setyo Harnowo Eri Radityawara Hidayat |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2018 |
| Subjek | Pemerintah Daerah -- Tesis Mahasiswa 2018 -- Prodi Damai dan Resolusi Konflik -- Fakultas Keamanan Nasional -- pencegahan konflik -- Peran -- Konfik Horizonta |
| Catatan | Latar belakang penelitian ini akibat adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar jalur angkut tambang. Kerusakan jalan akibat muatan truk tronton yang berlebihan membuat jalanan berdebu. Ditambah lagi tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sehingga, tidak dapat dipungkiri kondisi seperti ini juga turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi. Selama ini masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi dan tuntutan, terkadang sudah sampai tahap gesekan antar kelompok. Maka dibutuhkan sebuah peran dari pemerintah dalam pencegahan potensi konflik di sepanjang kawasan jalur angkut tambang batuan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data-data yang digunakan adalah data-data yang terkait dengan peran dari pemerintah dalam pencegahan potensi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik yang terjadi di kawasan jalur angkut tambang Parung Panjang telah sampai pada tahap ke 4 dari tahapan konflik yaitu pada tahap images and coalitions, sehingga peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam proses pencegahan konflik agar tidak terjadi peningkatan eskalasi diwilayah tersebut. Sedangkan, peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini dalam pencegahan konflik belum bekerja secara maksimal. Tuntutan masyarakat terkait pembuatan jalur khusus tambang sampai saat ini masish dalam tahap pengkajian dan perencanaan. Tidak adanya sinergitas antar instansi pemerintah/ dan kedinasan membuat permasalahan yang terjadi dikawasan ini semakin menguat. Peran pemerintah daerah juga belum maksimal dalam melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menata ulang jalur keluar masuk kendaraan angkut tambang. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurnal IDN.pdf | Jurnal IDN.pdf | Baca | |
| 2 | 55dfa39e6b9d10e3593a2c71e12db9a6.pdf | 55dfa39e6b9d10e3593a2c71e12db9a6.pdf | Baca | |
| 3 | 51f97e07e6ffcefb84ab75e6ed853693.pdf | 51f97e07e6ffcefb84ab75e6ed853693.pdf | Baca | |
| 4 | 0ffd886b0eedca227e8d8e7cee59fa62.pdf | 0ffd886b0eedca227e8d8e7cee59fa62.pdf | Baca | |
| 5 | 68bd954c29b7298f10eda3f968e163b5.pdf | 68bd954c29b7298f10eda3f968e163b5.pdf | Baca | |
| 6 | 04128e6f970a4347d39885366ebe8c0a.pdf | 04128e6f970a4347d39885366ebe8c0a.pdf | Baca | |
| 7 | 740075b41b4457abcd3ee7fe8e4cd675.pdf | 740075b41b4457abcd3ee7fe8e4cd675.pdf | Baca | |
| 8 | 2d0c33773cd60f153908d9eb381da7c1.pdf | 2d0c33773cd60f153908d9eb381da7c1.pdf | Baca | |
| 9 | 4cdbf72aaa7f9ee07fa38db7eaca267e.pdf | 4cdbf72aaa7f9ee07fa38db7eaca267e.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2031 | T001/2018 KHO P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000850 | ||
| 005 | 20260213021318 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225000850 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T001/2018 |
| 090 | $a T.17.17.018 | ||
| 100 | 0 | # | $a KHOIRUL HASAN |
| 245 | 1 | # | $a PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK HORIZONTAL DENGAN PEMILIK TAMBANG BATUAN KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS: GERAKAN JALUR TAMBANG, TAHUN 2017-2018) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2018 |
| 500 | # | # | $a Latar belakang penelitian ini akibat adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar jalur angkut tambang. Kerusakan jalan akibat muatan truk tronton yang berlebihan membuat jalanan berdebu. Ditambah lagi tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sehingga, tidak dapat dipungkiri kondisi seperti ini juga turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi. Selama ini masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi dan tuntutan, terkadang sudah sampai tahap gesekan antar kelompok. Maka dibutuhkan sebuah peran dari pemerintah dalam pencegahan potensi konflik di sepanjang kawasan jalur angkut tambang batuan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data-data yang digunakan adalah data-data yang terkait dengan peran dari pemerintah dalam pencegahan potensi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik yang terjadi di kawasan jalur angkut tambang Parung Panjang telah sampai pada tahap ke 4 dari tahapan konflik yaitu pada tahap images and coalitions, sehingga peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam proses pencegahan konflik agar tidak terjadi peningkatan eskalasi diwilayah tersebut. Sedangkan, peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini dalam pencegahan konflik belum bekerja secara maksimal. Tuntutan masyarakat terkait pembuatan jalur khusus tambang sampai saat ini masish dalam tahap pengkajian dan perencanaan. Tidak adanya sinergitas antar instansi pemerintah/ dan kedinasan membuat permasalahan yang terjadi dikawasan ini semakin menguat. Peran pemerintah daerah juga belum maksimal dalam melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menata ulang jalur keluar masuk kendaraan angkut tambang. |
| 650 | 4 | $a Pemerintah Daerah -- Tesis Mahasiswa 2018 -- Prodi Damai dan Resolusi Konflik -- Fakultas Keamanan Nasional -- pencegahan konflik -- Peran -- Konfik Horizonta | |
| 700 | 0 | # | $a Eri Radityawara Hidayat |
| 700 | 0 | # | $a Setyo Harnowo |
| 990 | # | # | $a T2031/UNHAN/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :