| Judul | PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BAKAMLA |
| Pengarang | GITA PRISSANDI Lukman Yudho P Panji Suwarno Surya Wiranto Asep Adang Supriyadi Budiman Djoko Said |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Peran DPD -- Penguatan Bakamla -- Undang-Undang Kelautan -- Indonesia Coast Guard -- Ukuran Efektivitas -- Ukuran Performa -- Cost Effectiveness -- Command and Control |
| Catatan | Kurang komprehensifnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) menyebabkan rezim operasional Bakamla berjalan tidak efektif dan efisien, sehingga memunculkan berbagai efek negatif terhadap keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di domain maritim. Kondisi tersebut diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan kewenangan institusi di laut. Penelitian bertujuan menganalisis peran DPD dalam penguatan kelembagaan Bakamla dan menganalisis cara membangun Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard berkualitas. Meskipun wewenangnya terbatas, DPD tetap berupaya memberikan kontribusi maksimal dalam proses revisi terbatas UU Kelautan. Penelitian menggunakan metode kualitatif murni dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD memiliki peran signifikan memperkuat Bakamla, secara aktif maupun partisipatif, melalui upaya membangun kesadaran Pemerintah dan masyarakat, serta menginisiasi revisi terbatas UU Kelautan, untuk menjadikannya Indonesia Coast Guard yang efektif dan kapabel sebagai pemegang Command and Control yang bertanggung jawab penuh terhadap level keamanan maritim. DPD juga memiliki nilai ukuran efektifitas (Measure of Effectiveness/MoE) dan ukuran performa (Measure of Performance/MoP) rata-rata “Sangat Tinggi” terkait proses revisi terbatas UU Kelautan. Sebagai kesimpulan, DPD berperan penting dalam penguatan kelembagaan Bakamla, mencakup penegasan status Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard eksplisit dalam UU, penyelenggaraan intelijen mandiri dan kewenangan penyidikan. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8bc74ba04ab75a78f330223394f6242d.pdf | 8bc74ba04ab75a78f330223394f6242d.pdf | Baca | |
| 2 | 088000521f9a56807e6a158d2d94a544.pdf | 088000521f9a56807e6a158d2d94a544.pdf | Baca | |
| 3 | f380c7e3f2e49c58c68201441da06e98.pdf | f380c7e3f2e49c58c68201441da06e98.pdf | Baca | |
| 4 | 0840784898c2999420a84fefbe0f3f2b.pdf | 0840784898c2999420a84fefbe0f3f2b.pdf | Baca | |
| 5 | 5725337f8377518ffe14e55d8f92cac0.pdf | 5725337f8377518ffe14e55d8f92cac0.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003036 | ||
| 005 | 20260212110719 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003036 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a GITA PRISSANDI |
| 245 | 1 | # | $a PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BAKAMLA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Kurang komprehensifnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) menyebabkan rezim operasional Bakamla berjalan tidak efektif dan efisien, sehingga memunculkan berbagai efek negatif terhadap keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di domain maritim. Kondisi tersebut diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan kewenangan institusi di laut. Penelitian bertujuan menganalisis peran DPD dalam penguatan kelembagaan Bakamla dan menganalisis cara membangun Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard berkualitas. Meskipun wewenangnya terbatas, DPD tetap berupaya memberikan kontribusi maksimal dalam proses revisi terbatas UU Kelautan. Penelitian menggunakan metode kualitatif murni dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD memiliki peran signifikan memperkuat Bakamla, secara aktif maupun partisipatif, melalui upaya membangun kesadaran Pemerintah dan masyarakat, serta menginisiasi revisi terbatas UU Kelautan, untuk menjadikannya Indonesia Coast Guard yang efektif dan kapabel sebagai pemegang Command and Control yang bertanggung jawab penuh terhadap level keamanan maritim. DPD juga memiliki nilai ukuran efektifitas (Measure of Effectiveness/MoE) dan ukuran performa (Measure of Performance/MoP) rata-rata “Sangat Tinggi” terkait proses revisi terbatas UU Kelautan. Sebagai kesimpulan, DPD berperan penting dalam penguatan kelembagaan Bakamla, mencakup penegasan status Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard eksplisit dalam UU, penyelenggaraan intelijen mandiri dan kewenangan penyidikan. |
| 650 | 4 | $a Peran DPD -- Penguatan Bakamla -- Undang-Undang Kelautan -- Indonesia Coast Guard -- Ukuran Efektivitas -- Ukuran Performa -- Cost Effectiveness -- Command and Control | |
| 700 | 0 | # | $a Asep Adang Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a Budiman Djoko Said |
| 700 | 0 | # | $a Lukman Yudho P |
| 700 | 0 | # | $a Panji Suwarno |
| 700 | 0 | # | $a Surya Wiranto |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :